PLN Usulkan PMN untuk Listrik Desa, Martin: Pemerataan Listrik Adalah Keharusan

20-09-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y. Manurung dalam RDP Komisi VI dengan Dirut PT PLN, Dirut PT RNI/ID Food dan Dirut PT Reasuransi Indonesia, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023). Foto : Oji/Man

 

PT PLN kembali mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2024 sebesar Rp5,86 triliun untuk melistriki 2.097 desa di seluruh Indonesia. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y. Manurung mengatakan PMN untuk program Listrik Desa tersebut merupakan sebuah keharusan.

 

"Kalau PLN menurut saya ini bukan soal prioritas listrik desa, ini soal keharusan. Nah, jadi agak beda nih ini soal keharusan," ujar Martin dalam RDP Komisi VI dengan Dirut PT PLN, Dirut PT RNI/ID Food dan Dirut PT Reasuransi Indonesia, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

 

Menurut Martin, kebutuhan akan listrik merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi. Ia pun menyinggung masih banyaknya desa di Sumatera Utara yang belum teraliri listrik. "Jadi total 86 Desa di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Nias sendiri 86 desa yang masuk dalam program bapak (Program Listrik Desa)," lanjutnya.

 

Untuk itu, pihaknya pun menyetujui usulan PMN untuk PT PLN. Sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat merasakan listrik hingga pelosok sekalipun. "Karena ini akan sangat sensitif (permasalahan belum meratanya listrik di Indonesia), orang gelap-gelap, kita di sini meresmikan kereta cepat atau yang canggih-canggih," jelasnya.

 

Diketahui, PLN mengusulkan PMN TA 2024 sebesar Rp5,86 triliun untuk melistriki 2.097 desa di seluruh Indonesia dengan total pembangunan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang hampir 4.363 kms dan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) lebih dari 7.589 kms. Dengan target Rasio Desa Berlistrik (RDB) di tahun 2024 sebesar 96,19 persen bisa tercapai. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...